Komentar 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu (AKJ-SYAH) nomor urut 2.
DOMPU, Topikbidom.com - Niat tulus dan semangat Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Abdul Kader Jaelani - H. Syahrul Parsan ST, MT (AKJ-SYAH) nomor urut 2 untuk membawa perubahan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, terus disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Dompu.
Paslon yang diusung partai Gerindra, Nasdem, Hanura dan partai Gelora ini, tidak hanya optimis merealisasikan program JARA PASAKA-nya. Akan tetapi, juga berkomitmen untuk menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Dompu dengan baik dan jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 |
| Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu (AKJ-SYAH) nomor urut 2. |
"Jika pada Pilkada 9 Desember Tahun 2020, kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dompu, tentu kami berkomitmen menjalankan roda pemerintahan yang jauh dari KKN," ungkap Calon Bupati Kader Jaelani, Selasa (17/11/2020).
Kata Kader Jaelani, berbicara tentang roda pemerintahan, itu perlu menerapkan pola kepemimpinan yang perduli terhadap jajaran dibawah, terutama para pegawai (Kabid, Kasi dan staf) yang ada di masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-kabupaten Dompu.
Artinya, memberikan kesempatan kepada para pegawai sesuai dengan keahliannya dan latar belakang ilmu untuk bekerja secara bersama demi kesuksesan dan capaian program yang ada di masing masing OPD. Bukan malam sebaliknya, mereka diremehkan dan dianggap tidak bisa bekerja lebih seperti layaknya Kepala OPD dan lainnya.
"Kami yakin para pegawai dibawah juga mampu bekerja dengan baik selama mereka diberikan kesempatan untuk ikut terlibat bekerja," katanya.
Inilah alasan, kenapa Kader Jaelani berkeyakinan untuk menempatkan pejabat (pegawai) di masing masing OPD sesuai dengan keahliannya dan mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis bersama jajarannya di OPD.
Bukan menempatkan pejabat karena faktor kedekatan dan lainnya, sehingga menimbulkan banyak timbulnya masalah. "Inilah yang mesti dipikirkan oleh seorang pemimpin," jelasnya.
Menurutnya, pemeritah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan bukan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
Sebab, keberadaan pemeritah tentu harus mengedepankan kepentingan masyarakatnya dan bukan malah mementingkan kepentingan pribadi atau orang orang dekat."Intinya, masyarakat harus dilayani dengan baik bukan malah dipersulit," terangnya.
Berbicara soal postur APBD, itu juga harus benar benar bersentuhan langsung dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. " tidak seperti selama ini yang lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeritah," terangnya.
Disinggung mengenai kesejahteraan Honorer ?
Kata Kader Jaelani hal ini juga yang mesti diperhatikan dan diprioritaskan karena Honorer adalah bagian yang sangat penting dalam pemerintahan. "Bagaimana kita mau menuntut Honorer untuk bekerja maksimal, sementara kesejahteraan mereka kurang diperhatikan," tuturnya.
Kader jaelani menambahkan, tujuan pihaknya mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Dompu ini semata mata dengan niat terciptanya perubahan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. "Inilah komitmen kami AKJ SYAH" tandasnya. (Rul)