Komentar
 |
| Rapat Evaluasi LPJ APBD tahun 2020 di Kantor DPRD Dompu (dok: Topikbidom.com) |
Dompu, Topikbidom.com - DPRD Dompu, Rabu (2/6/2021) menggelar rapat evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengolaan APBD Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran untuk membiayai program yang sudah berjalan dan yang belum dijalankan oleh Pemda Dompu.
 |
Rapat yang berlangsung di ruang rapat kantor DPRD Dompu, ini dipimpin Wakil Ketua I dan II DPRD Dompu, Muhammad Amin S.Pd dan M. Jamaluddin S.Sos. Hadir juga sejumlah anggota DPRD Dompu Muhammad Subahan SE, Ade Pribadi SH, Yatim, Dina Imayanti dan beberapa orang anggota DPRD Dompu lainnya.
Hadir juga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dompu yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu Muhammad ST, M.Si, Kepala Bappeda dan Litbang Dompu Muhammad Syahroni SP, MM didampingi Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana (Bappeda dan Litbang Dompu) Miftahul Suadah ST serta beberapa pejabat lainnya di lingkup Pemda Dompu.
Pada kesempatan ini pun, para wakil rakyat (anggota DPRD) Dompu ini menanyakan berbagai item penggunaan anggaran khsususnya untuk penanganan Covid-19 oleh Pemda Dompu. Selain itu, juga mengenai temuan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Dompu, Belanja Barang dan Jasa teruma mengenai pembayaran gaji para Honorer dan berbagai item penggunaan anggaran lainnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad ST, M.Si, dihadapan para wakil rakyat menyampaikan bahwa sampai saat ini pelaporan mengenai penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu, tetap dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati, Inspektorat dan lainnya.
"Bahkan kami juga memberikan laporan tertulis penggunaan dana itu kepada Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar Jufri A.Md, Par, setiap bulannya," ungkapnya.
Selain itu, pada kesempatan ini juga Muhammad ST M.Si, juga menjelaskan mengenai temuan (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK terhadap penggunaan anggaran di beberapa OPD termasuk di Dinas Sosial (Dinsos) Dompu.
"Selain temuan itu. Juga ditemukan ada beberapa masalah dalam hal item pembiayaan (penyertaan modal) khsususnya di Perusahaan Daerah (Perusda) Dompu dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dompu serta lainnya. Sampai saat ini, mengenai deviden di Perusda Dompu nilainya mencapai Ratusan juta, sampai saat ini belum juga disetorkan oleh mereka (Perusda)," bebernya.
Disamping itu, Muhammad ST M.Si juga menjelaskan mengenai berbagai item lainnya terkait penggunaan APBD tahun 2020 tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Dompu M. Jamaluddin S.Sos, pada wartawan mengatakan, rapat tadi membahas mengenai APBD tahun 2020. "Rapat itu untuk mengevaluasi kembali penggunaan APBD," ujar M. Jamaluddin S.Sos, usai melakukan rapat evaluasi LPJ APBD tahun 2020.
Pada rapat tadi pun lanjut M. Jamaluddin S.Sos, pihaknya meminta kepada TAPD Dompu untuk lebih efektif dalam mengevaluasi. "Menurut kami masih banyak item item yang belum berjalan secara efektif," katanya.
Sambung M. Jamaluddin S.Sos, mengenai hasil audit BPK terhadap OPD OPD dan lainnya itu, perlu diberikan catatan khusus (tinta merah,red). "Bila perlu kurangi saja anggaran mereka di tahun depan," tuturnya.
Disinggung mengenai berapa jumlah OPD diketahui masuk dalam daftar temuan BPK?
M. Jamaluddin S.Sos mengaku, saat ini pihaknya sedang meminta data rinci mengenai OPD dan lainnya itu. "Itu termasuk Perusda dan PDAM. Hal ini dilakukan agar kami bisa melakukan evaluasi secara khusus," jelasnya.
Tambah M. Jamaluddin S.Sos, pihaknya selaku DPRD Dompu akan melakukan penekanan khusus terhadap OPD dan lainnya yang terbukti bermasalah. "Kami akan memberikan catatan khusus terhadap mereka," tegasnya.
Sambung M. Jamaluddin S.Sos, rapat evaluasi LPJ APBD tahun 2020, masih tetap dilaksanakan dan pelaksanaan masih berjalan selama dua lagi. "Intinya, kami tidak akan serius dalam melakukan evaluasi terutama terhadap OPD dan lainnya yang bermasalah," Tandasnya. RUL