Komentar Massa aksi LP-KPK cabang Dompu, saat melakukan aksi demo di kantor DPRD Dompu (dok: Topikbidom.com)
Dompu, Topikbidom.com - Puluhan pemuda dan aktivis Kabupaten Dompu yang tergabung dalam Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) cabang Dompu, Kamis (9/12/2021) melakukan aksi unjuk rasa (demo). Aksi ini, dilakukan LP-KPK untuk menyuarakan masalah ansuransi Bumiputera, Kehutanan dan Pertanian.
 |
 |
Koordinator Lapangan (Korlap) LP-KPK cabang Dompu, Dediasyah S mengatakan, melalui momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) tahun 2022, kehadiran pihaknya di Kantor DPRD ini dalam rangka meminta untuk segera menindaklanjuti masalah Ansuransi Bumiputera, Kehutanan dan Pertanian yang terjadi Kabupaten Dompu. "Inilah alasan kenapa kami hadir dan melakukan aksi demo di lokasi ini," ungkapnya.
Dediasyah S menyebut, Bumiputera cabang Dompu, sampai saat ini belum merealisasikan pencairan dana Ansuransi milik 502 orang peserta (nasabah) di Kabupaten Dompu. "Total dana ansuransi yang belum dicairkan oleh mereka (Bumiputera) sebesar Rp 5 Miliar," ungkapnya.
Ia juga menyebut, Bumiputera sudah melakukan tindakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1234 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi, Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya sesuatu perikatan mulai diwajibkan.
Bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan.
"Maka itu, kami mendesak Pemda Dompu dan DPRD Dompu agar segera melakukan investigasi serta memanggil pihak Bumiputera untuk mempertanyakan dana ansuransi milik nasabah yang diduga digelapkan Bumiputera cabang Dompu," terang Dediasyah S.
Disela waktu, Koordinator Umum (Kordum) LP-KPK cabang Dompu, Jhon Edison, mengatakan korupsi merupakan kejahatan manusia yang menjadi keharusan untuk dilawan, tentu dengan alasan yang kuat bahwa korupsi adalah cara yang merugikan orang banyak dan anggaran negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan kelompok. "Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bertentangan dengan asas hukum," ungkapnya.
Jhon Edison menjelaskan, tindak korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur yakni Perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana. Memperkaya diri sendiri, korporasi dan orang lain. Merugikan keuangan dan anggaran negara serta perekonomian negara. Penggelapan, pemerasan dalam jabatan. Ikut serta dalam pengadaan suap menyuap dan menerima gratifikasi atau bentuk jasa dan barang.
Ia juga menyebut, kondisi yang mendukung munculnya tidak pidana korupsi, yakni konsentrasi kekuasaan, keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kurang transparansi di pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah dan Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
"Lemahnya profesi hukum, ketertiban hukum dan kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media masa," paparnya.
Disela waktu, Ketua LP-KPK cabang Dompu, Dedi Nurwahyudin, juga mengatakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah program untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan, khususnya di daerah Kabupaten Dompu secara geografis dan keberadaannya sampai saat ini masih belum mampu dilakukan pembenahan sesuai regulasi yang berlaku.
Ia menyebut, dalam mengembalikan fungsi hutan, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar dan terindikasi ratusan miliar serta sifatnya terbuka untuk merealisasikan program dan diberikan kewenangan untuk masyarakat melakukan swakelola atau ditenderkan kepada pihak ketiga.
"Kami mendorong pihak penegak hukum menjalan supermasi hukum di wilayah regional atau di Kabupaten Dompu. Segera memproses pihak kelompok atau oknum yang terlibat di dalam pendampingan atau melaksanakan program ini di Kabupaten Dompu. Pelaksanaan program ini diduga merugikan anggaran yang sangat besar hingga mencapai Miliaran," ungkapnya.
Disela waktu juga, Koordinator Lapangan (Korlap) II LP-KPK cabang Dompu, Deden, juga mengungkap masalah yang terjadi dalam bidang pertanian di Kabupaten Dompu. Maka itu, pihaknya meminta pemerintah daerah agar menertibkan kelompok tani (Koptan), baik itu dikawasan hutan maupun kelompok tani lainnya.
Kata Dia, hal ini merupakan dasar dalam proses seluruh program di sektor pertanian, agar tidak terkandung nilai-nilai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi mewujudkan daerah atau negara di sektor pertanian.
"Berikan ruang ekspresi serta kebijakan untuk Balai Penyuluh Pertanian (BPP) serta petugas penyuluh di masing-masing desa. Mereka adalah titik kunci keberhasilan petani dalam program Padi, Jagung dan Kedelai (pajale). Sesuai perintah permen yang mengetahui dan memoles baik itu dari segi SDA atau pun SDM bagi para petani," bebernya.
Pantauan langsung wartawan Topikbidom.com, aksi demo yang dilakukan LP-KPK cabang Dompu ini, disambut baik oleh anggota DPRD Dompu. Saat, massa aksi tiba di kantor DPRD Dompu sambil melakukan orasi menyampaikan aspirasinya, langsung diterima Ketua Komisi II DPRD Dompu Muhammad Subahan SE (fraksi PPP), anggota Komisi II DPRD Dompu Yatim (fraksi partai Demokrat) dan Anggota Komisi III DPRD Dompu Ridho.
"Kami DPRD Dompu mengapresiasi aksi demo yang dilakukan LP-KPK cabang Dompu yang bertujuan untuk menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini," kata anggota Komisi II DPRD Dompu Yatim (fraksi partai Demokrat) dihadapan massa aksi LP-KPK cabang Dompu di halaman kantor DPRD Dompu.
Lanjut Yatim, pihaknya akan mengakomodir semua aspirasi dan tuntutan yang disampaikan pada aksi demo ini. "Semua tuntutan massa aksi akan segera kami sampaikan kepada pimpinan kami yakni Ketua DPRD Dompu," katanya.
Tambah Yatim, dalam waktu dekat ini pihaknya berjanji akan segera melakukan rapat dan memanggil seluruh pihak terkait guna mempertanyakan mengenai berbagai masalah yang disampaikan oleh LP-KPK cabang Dompu. "Hari Kamis depan kami akan agenda pertemuan dengan memanggil seluruh pihak," tandasnya.
Masih dalam pantauan wartawan Topikbidom.com, usai mendengar tanggapan dan respon DPRD Dompu, massa LP-KPK cabang Dompu langsung bergerak menuju kantor Pemda Dompu. Dilokasi ini, mereka berhasil dan bertemu dengan Bupati Dompu Kader Jaelani di ruang kerjanya.
Pada momentum ini, Bupati Dompu Kader Jaelani, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh LP-KPK. Menurutnya, keperdulian LP-KPK sangat luar biasa terhadap masalah-masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Dompu.
"Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, akan tetap kami akomodir dan segera kami tindaklanjuti," katanya.
Lanjut Bupati, Pemda Dompu akan selalu menerima baik apapun yang menjadi masukan dari masyarakat khususnya lembaga LP-KPK cabang Dompu. "Kami akan selalu terbuka dan menerima apapun masukan demi kondusifitas daerah Bumi Nggahi Rawi Pahu ini," tuturnya.
Masih dalam pantauan wartawan Topikbidom.com, usai mendengar dan bertatap muka dengan Bupati Dompu, massa aksi kembali bergerak menuju kantor Bumiputera cabang Dompu. Dilokasi ini, massa aksi LP-KPK, selain melakukan orasi secara bergantian. Juga, bertemu langsung dengan pimpinan Bumiputera cabang Dompu beserta karyawannya.
Dilokasi, ini pun massa aksi juga meminta tanggung jawab Bumiputera cabang Dompu atas tidak dicairkannya dana ansuransi Bumiputera milik 502 orang nasabah Bumiputera di Kabupaten Dompu yang nilainya mencapai Rp 5 Miliar.
Setelah beberapa lama mempertanyakan seperti tanggung jawab Bumiputera cabang Dompu, massa aksi LP-KPK akhirnya meminta bantuan anggota Kepolisian Polres Dompu dan Polsek Dompu Kota untuk mengamankan Pimpinan Bumiputera cabang Dompu, TH (nama inisial) di Mapolsek Dompu Kota.
Selain itu, LP-KPK cabang Dompu, juga sempat melakukan penyegelan kantor Bumiputera cabang Dompu, sebagai bentuk kekecewaan terhadap Bumiputera cabang Dompu yang belum juga menyelesaikan masalah dana ansuransi milik nasabah.
Setelah itu, massa LP-KPK juga secara langsung mendampingi para korban ansuransi Bumiputera cabang Dompu, untuk melaporkan secara resmi di Mapolsek Dompu Kota terkait dugaan penggelapan dana ansuransi yang dilakukan Bumiputera cabang Dompu.
"Kami sudah menyegel kantor Bumiputera cabang Dompu. Bahkan, kami juga bersama para nasabah korban ansuransi Bumiputera cabang Dompu, memutuskan untuk melaporkan secara resmi jajaran Bumiputera cabang Dompu. Inilah alasan kenapa kami hadir di Mapolsek Dompu," ungkap Dediasyah S di halaman kantor Mapolsek Dompu.
 |
| Kapolsek Dompu Kota, saat membawa Pimpinan Bumiputera cabang Dompu, dari lokasi Mapolsek Dompu ke Mapolres Dompu (dok: Topikbidom.com) |
Sementara itu, Kapolsek Dompu Kota IPDA Arif Syarifuddin, pada wartawan Topikbidom.com, membenarkan LP-KPK cabang Dompu bersama Nasabah Bumiputera cabang Dompu, hadir di Mapolsek Dompu, untuk melaporkan secara resmi pihak Bumiputera cabang Dompu, atas dugaan penggelapan dana Nasabah ansuransi Bumiputera di Kabupaten Dompu.
"Iya benar, mereka datang untuk melaporkan kasus dugaan penggelapan dana ansuransi itu," ungkapnya.
Diakui Kapolsek, setelah melakukan koordinasi dengan pimpinan di Mapolres Dompu. Pihaknya, diarahkan untuk membawa penanganan hukum kasus ini di Mapolres Dompu. "Sesuai arahan dari pak Waka Polres Dompu, tadi kami diminta untuk ke Mapolres Dompu terkait tindak lanjut kasus ini," katanya.
Disinggung, apakah Pimpinan Bumiputera cabang Dompu, TH (nama inisial), ikut dibawa ke Mapolres ?
Ia pun, juga membenarkan hal itu. Karena, yang bersangkutan (TH) akan memberikan keterangan di Mapolres Dompu. "Iya benar, TH kami bawa ke Mapolres untuk memberikan keterangan disana. Tugas kami kaitan masalah atau kasus ini, tentu sesuai dengan arahan pimpinan kami di Mapolres Dompu," tandasnya. RUL