Komentar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kantor DPRD Dompu (dok : Topikbidom.com)
Dompu, Topikbidom.com - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Dompu, membahas mengenai masalah dana ansuransi kurang lebih Rp 5 Miliar, milik 502 Nasabah Bumiputera cabang Dompu, tidak hadiri pihak Bumiputera, Jumat (18/12/2021). Padahal, sebelumnya, DPRD sudah melayangkan surat kepada Bumiputera setempat untuk hadir dalam RDPU tersebut.
RDPU yang berlangsung di ruang rapat kantor DPRD Dompu dan dipimpin pimpinan sidang yakni Anggota Komisi II DPRD Dompu, Yatim Gatot (fraksi partai Demokrat), didampingi Komisi I, II dan III DPRD Dompu yakni Muhammad Ikhsan S.Sos (Fraksi Nasdem), Adi Rahmat (fraksi PPP), Iskandar (fraksi PKS) dan Muhammad Rasyid Ridho (Fraksi Partai Berkarya).
Selain itu, hadir juga Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) cabang Dompu, Dedi Nurwahyudin, bersama puluhan anggotanya selaku pendamping para masyarakat (nasabah) Bumiputera cabang Dompu dan puluhan Nasabah yang menjadi korban Bumiputera cabang Dompu.
Anggota Komisi II DPRD Dompu, Yatim Gatot (fraksi partai Demokrat), saat memimpin sidang menyampaikan bahwa hari ini adalah RDPU. Pada kesempatan ini, semua hadir disini tentunya membahas masalah dana ansuransi Bumiputera cabang Dompu, yang sampai saat ini belum dicairkan oleh Bumiputera setempat.
"Kami sebagai wakil rakyat tetap mengakomodir aspirasi masyarakat, terutama para korban yang sampai saat ini belum menerima dana ansuransi Bumiputera. RDPU ini adalah bentuk sikap dan respon cepat kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Kata Yatim, berdasarkan informasi dari salah satu warga dan melalui pemberitaan, bahwa Bumiputera cabang Dompu, sampai saat ini belum juga mencairkan dana ansuransi milik Nasabah. "Kabarnya, 502 orang sampai saat ini belum dicairkan oleh Bumiputera cabang Dompu
Lanjut Yatim, namun sayangnya pada rapat ini, pihak Bumiputera cabang Dompu, tidak hadir. "Kita akan agenda kembali RDPU dengan mengundang Bumiputera, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kapolres Dompu dan Kajari Dompu serta pihak-pihak lain," katanya.
Disela waktu, Muhammad Ikhsan S.Sos (Fraksi Nasdem), Adi Rahmat (fraksi PPP), Iskandar (fraksi PKS) dan Muhammad Rasyid Ridho (Fraksi Partai Berkarya), menyampaikan pendapat dan menyayangkan sikap Bumiputera cabang Dompu, yang belum juga mencairkan dana ansuransi milik para Nasabah. "Kenapa Nasabah harus biarkan menunggu bertahun-tahun. Padahal, dana ansuransi itu murni hak Nasabah," herannya.
Kata mereka, Bumiputera harus bertanggung jawab atas dana ansuransi milik Nasabah yang belum dicairkan. "Kita sepakat akan melakukan berbagai langkah untuk membantu memperjuangkan nasib para Nasabah," terangnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) cabang Dompu, Dedi Nurwahyudin, pada kesempatan ini juga menyayangkan sikap Bumiputera cabang Dompu yang tidak hadir dalam RDPU. "Ini membuktikan Bumiputera tidak mau bertanggung jawab terhadap dana ansuransi Rp 5 Miliar milik 502 Nasabah Bumiputera," ungkapnya.
Ia menyebut, para Nasabah sudah bertahun-tahun menunggu kapan dicairkan dana ansuransinya. Ia juga menyebut, sampai saat ini Bumiputera tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya.
"Selama ini, para Nasabah hanya diberikan janji janji saja dengan dalih sistem antrian. Padahal, aturan pencairan dana hanya membutuhkan waktu 14 hari saja," bebernya.
Menurut Dedi Nurwahyudin, alasan Bumiputera cabang Dompu, pencairan terkenda karena ada masalah di Internal Bumiputera, kenapa harus mengorbankan para Nasabah. "Intinya, Bumiputera harus bertanggung jawab," katanya.
Berangkat dari kondisi ini, Ia meminta kepada DPRD Dompu, untuk kembali mengagendakan kembali RDPU dengan kembali mengundang Bumiputera dengan pihak-pihak terkait lainnya. "Kami LP-KPK akan terus mendampingi dan memperjuangkan hak Nasabah sampai mereka mendapatkan dana ansuransi itu," tegasnya.
Dilokasi yang sama, para Nasabah korban Bumiputera dan jajaran LP-KPK cabang Dompu, juga menyayangkan atas ketidak hadiran Bumiputera dan pihak lainnya dalam RDPU. "Bumiputera jangan coba main main dengan nasib dan hak para Nasabah," tandasnya. RUL