Komentar
 |
| Suherman (Pemerhati Sosial dan Politik), saat melakukan diskusi bersama para awak media di rumah Ketua Grup WhatsApp LakeyNews.com (Sarwon Al Khan) |
Dompu, Topikbidom.com - Aset adalah salah satu persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dari tahun ke tahun yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meski meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Anehnya, meski selalu menjadi persoalan dan temuan namun tidak pernah dapat diselesaikan" ungkap Pemerhati Sosial dan Politik Suherman, saat melakukan diskusi mengenai aset pemerintah di rumah Ketua Grup WhatsApp LakeyNews.com, Kamis (27/1/2022) malam kemarin.
Salah satu aset milik Pemerintah Kabupaten Dompu yang hingga saat ini menjadi persoalan adalah Kendaraan Dinas (Randis) berupa mobil dan sepeda motor yang tidak jelas keberadaan dan peruntukannya.
"Randis yang tidak jelas keberadaan dan peruntukannya patut kita pertanyakan dan dimintai pertanggungjawabannya karena barang itu dibeli dari uang rakyat," katanya.
Baca juga: Wabup Akan Tegas Tertibkan Aset termasuk Tanah Swapraja dan Rumdis
Pada momentum diskusi itu, Herman yang juga Sekertaris MD Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Dompu ini, membeberkan data mengenai keberadaan sejumlah kendaraan dinas di masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.
"Ada sejumlah kendaraan yang ada dalam pencatatan namun sudah tidak ada lagi fisiknya dan ada juga yang sudah diubah platnya. Bahkan ada kendaraan yang sudah berpindah tangan," bebernya.
Baca juga: Pemda Dompu Akan Tegas Tertibkan Tanah Swapraja dan Rumdis
Pun demikian dengan peruntukannya secara realitas sering terlihat, ada kendaraan dinas yang digunakan diluar jam dinas, ada yang telah diganti platnya dari merah ke hitam, ada yang tidak digunakan oleh pejabat melainkan digunakan oleh isteri, anak dan keluarga pejabat. Bahkan lucunya ada kendaraan dinas yang menunggak pajaknya.
"Hal-hal demikian harusnya tidak perlu terjadi, jika para pejabat pemegang Randis itu taat hukum dan memiliki kesadaran moral etis yang tinggi," jelasnya.
Baca juga: DPRD Dukung Pemda Tertibkan Aset Termasuk Tanah Swapraja dan Rumdis
Terkait itu, perlu ada ketegasan pemerintah untuk menertibkan kendaraan dinas yang selama ini tidak jelas keberadaan dan peruntukannya.
"Bila perlu evaluasi dan berikan punishmen kepada pejabat yang tidak tertib soal pengelolaan aset ini. Jika tidak, persoalan aset tersebut sampai kiamat pun tidak akan pernah selesai," tandasnya. RUL