Komentar 
Foto Pemerhati Sosial dan Politik (Suherman/Herman Pelangi) dan Ketua LAPI Dompu (Syamsudin Some)
Dompu, Topikbidom.com - Informasi Bupati Dompu, Kader Jaelani, bakal mencalonkan diri sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) masa periode 2022-2026, menuai kecaman dan penolakan dari Ketua Lembaga Advokasi Pembangunan dan Informasi (LAPI) Dompu, Syamsudin Some dan Pemerhati (peminat) urusan Sosial Politik, Suherman (Herman Pelangi).
Ketua LAPI Dompu, Syamsudin Some mengaku sebagai masyarakat Dompu, merasa tidak terima dan setuju jika Bupati Dompu, mencalonkan diri sebagai calon Ketua KONI Dompu. "Bupati adalah pejabat publik. Masa iya, dia (Bupati) yang merencanakan anggaran memberikan dana hibah, masa dia lagi yang akan menerima dan mengelola," ungkapnya, pada sejumlah wartawan, Selasa (5/4/2022).
Tidak hanya itu, jika Bupati Dompu menjadi Ketua KONI tentu akan berdampak pada persoalan waktu. "Orang-orang menjadi Ketua KONI harus tetap ada di kantor Sekretariat KONI. KONI tidak butuh orang-orang yang hanya hadir satu kali dalam sebulan," katanya.
Menurut Some, bagi seorang Ketua KONI, intens hadir di sekretariat itu merupakan bagian dari tolak ukur maju dan tidaknya olahraga. Hal itu, terbukti KONI Dompu dari sebelumnya berada pada urutan 5 besar naik menjadi 3 besar.
"Prestasi yang diraih KONI Dompu ini juga karena Ketua KONI selalu berada di kantor sekretariat setiap hari. Kalau KONI ini dipimpin oleh orang yang jarang hadir di kantor, maka prestasi yang diraih sebelumnya akan turun," katanya lagi.
Lanjut Some, Bupati Dompu perlu mempertimbangkan kembali niatannya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua KONI. Apalagi, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin (Bupati) sangat besar. "Fokus saja dengan jabatan sebagai Bupati. Masih banyak masalah yang dialami oleh masyarakat hari ini yang perlu mendapat perhatian serius dari Bupati," terangnya.
Senada yang disampaikan Peminat Urusan Sosial Politik, Suherman (Herman Pelangi). Pada sejumlah wartawan, Ia mengatakan mencermati dinamika perhelatan pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Dompu periode 2022-2026.
Salah satu nama-nama yang digadang-gadang dan didukung oleh sebagian orang adalah AKJ-Bupati Dompu. "Saya tertarik untuk memberikan pandangan dan saran," ungkapnya.
Menurut Herman, di alam demokrasi, semua orang berhak menjadi apa saja termasuk menjadi pemimpin organisasi sepanjang memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan. Termasuk, dalam hal ini AKJ yang memiliki kedudukan sama dengan warga negara lainnya untuk menjadi Ketua Umum KONI. "Namun, saya berpandangan berbeda. Beliau cukup sebagai pembina saja. Tidak perlu menjadi pengurus langsung," katanya.
Alasannya, agar beliau lebih fokus melaksanakan dan menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan untuk mewujudkan Dompu yang Maju, Sejahtera, Unggul dan Relijius (Mashur). Saat ini, harga gabah anjlok, tata kelola pemerintahan yang masih rendah (Hasil evaluasi MCP KPK dan SPBE Men PAN & RB), program unggulan jarapasaka belum jelas implementasinya. "Harusnya ini lebih penting untuk diurus dan selesaikan terlebih dahulu," katanya lagi.
Belum lagi beberapa waktu kedepan, beliau sebagai Kepala Daerah akan menyiapkan event internasional seperti kejuaraan surfing di Lakey, menyiapkan sarana dan prasarana pacuan kuda bertaraf Internasional di Doro Ncanga.
"Kita harus sadar bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan. Tidak semua hal bisa dilakukan dan diurus dalam waktu bersamaan apapun pangkat dan jabatannya. Jangan berikan beban buat AKJ dengan urusan-urusan diluar pemerintahan yang pada akhirnya membagi atau menyita waktu, energi, pikiran serta konsentrasi beliau," jelasnya.
Tambah Herman, lagipula beliau baru 14 bulan menjadi Bupati. Harusnya di awal-awal ini, semua pihak dorong dan dukung untuk "gass poll" menuntaskan visi, misi dan programnya. Ia menyebut, ada yang berpandangan bahwa menjadikan AKJ sebagai Ketua KONI dengan harapan agar mudah mendapatkan fasilitasi dan anggaran.
"Saya pikir itu keliru, itu pola pikir pragmatis. Pola pikir itu berpotensi menjerumuskan beliau ke dalam penyalah gunaan kewenangan dan kekuasaan serta berpotensi menyeret beliau kedalam konflik kepentingan. Harusnya kita berpikir sebaliknya. Siapapun yang menjadi Ketua Umum KONI, tugas pemerintah daerah (Kepala Daerah) adalah memberikan dukungan anggaran dan fasilitas secara proporsional untuk kemajuan dunia olahraga," terangnya.
Sambung Herman, kedepan Kabupaten Dompu, akan menjadi tuan rumah Porprov dibutuhkan sosok Ketua Umum yang memiliki pengalaman, kapasitas dan waktu serta energi lebih dan fokus untuk mengurus olahraga.
"Saya sih berharap kepada AKJ agar lebih arif dan bijak soal ini. Fokus saja pada urusan penyelenggaran pemerintahan. Jangan terlalu banyak menerima beban amanah. Meski demikian, semua berpulang pada pemberi mandat (cabor) dan AKJ sendiri. Sebagai warga biasa, saya hanya memberi saran," tandasnya.
Sementara itu, Bupati Dompu Kader Jaelani, yang didatangi wartawan Topikbidom.com, guna mengenai adanya tanggapan sejumlah pihak ini, tidak berhasil ditemui lantaran saat didatangi yang bersangkutan sedang tidak berada di ruang kerjanya. "Maaf pak wartawan, pak Bupati sedang tidak berada di ruangan," tutur salah satu pegawai di Pema Dompu. RUL