Komentar |
| RSUD Dompu. (Foto/ist) |
"Kemarin saya ingin mengurus SKBS di RSUD Dompu untuk 4 orang anak saya. Tapi karena biaya administrasinya mahal (RP 600 ribu lebih perorang), akhirnya tidak jadi," ungkap Ibu Nur warga Desa Baka Jaya, kepada wartawan Topikbidom.com, Jumat (29/5/2020).
Kata Nur, biaya administrasi itu terlalu besar bagi dirinya yang berasal dari keluarga tidak mampu. Apalagi, anak - anaknya hanya pekerja biasa yang mengadu nasib di Bali Denpasar.
"Kami ini orang susah. Lantas dari mana harus kami harus mendapatkan uang sebanyak itu," jelasnya.
Menurut Nur, mestinya RSUD Dompu memberikan kebijakan lain khusus untuk warga yang tidak mampu. "Ya, minimal biaya yang harus biaya tidak sebesar itu," katanya.
Tambah Nur, semoga ada kebijakan dari RSUD Dompu. Sebab, SKBS itu sangat penting alias salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar anak anaknya bisa kembali ke Bali untuk bekerja ditengah masa pandemi Covid-19.
"Tanpa adanya itu, anak anak saya tidak bisa kembali ke Bali. Semoga saja RSUD Dompu bisa membantu," harapnya.
Direktur RSUD Dompu, dr. Alief Firyasa Maulana, M.Mkes, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya (RSUD Dompu) membenarkan ada biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap orang yang ingin mengurus surat keterangan sehat. "Biaya administrasi itu sudah menjadi ketentuan dan aturan
ada," jelasnya.
Tapi untuk lebih lengkapnya lanjut dr Alif, dirinya menyarakan kepada wartawan untuk mewawancarai langsung Humas RSUD Dompu.
"Kalau mengenai informasi disini, itu satu pintu dan ada tugas masing - masing. Jadi silakan hubungi bagian humas," sarannya.
Sementara itu, pihak Humas RSUD Dompu sampai saat ini belum berhasil diwawancara karena saat didatangi sedang tidak ada ruang kerjanya. (Rul)