Komentar
 |
| Ilustrasi Aset Daerah (ist/Topikbidom.com) |
Dompu, Topikbidom.com - Pemda Dompu, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat, akan terus meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi masalah aset tidak bergerak dan aset bergerak di lingkup pemerintahan.
Hal ini terbukti, sebagaimana yang dibahas pada Rapat Koordinasi (Rakor) tentang manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berlangsung di ruang rapat Bupati Dompu, Kamis (15/4/2021).
Wakil Bupati (Wabup) Dompu, H Syahrul Parsan ST MT, mengatakan, rakor ini memastikan mengenai pengelolaan BMD termasuk mengenai permasalahan permasalahan yang muncul. "Inilah alasan kenapa Rakor ini dilaksanakan," ujar Wabup, saat diwawancarai usai Rakor.
Kata Wabup, nanti pihaknya akan membentuk tim untuk menangani masalah pengelolaan BMD tersebut. Ia juga mengungkap adanya masalah terhadap aset tidak bergerak seperti tanah dan lainnya.
"Termasuk adanya aset pemerintah yang dikuasai oleh masyarakat. Bahkan ada juga aset propinsi berupa tanah yang sudah dipakai oleh Kabupaten untuk membangun bangunan. Inilah masalah yang kami temukan," bebernya.
Disinggung mengenai aset dalam bentuk Mobil dan Motor Dinas ?
Tambah Wabup, mengenai aset kendaraan, itu ada yang rusak. Bahkan sudah tidak ada ditempatnya. "Ini juga yang sedang kami bahas," katanya.
Intinya tambah Wabup, saat ini pihaknya sedang fokus untuk menuntaskan permasalahan yang timbul mengenai aset bergerak dan aset tidak bergerak. "Bagiamana hasil nanti, kita lihat kedepan," tuturnya.
Dilokasi yang sama, Kepala BPKAD Dompu Muhammad ST, juga menjelaskan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu (Kader Jaelani - H Syahrul Parsan ST, MT), bermaksud menertibkan pengelolaan aset pemerintah. "Inilah yang dibahas saat Rakor tadi," jelasnya.
Ia menyebut, tujuannya karena ada beberapa aset yang sudah tercatat tapi tidak diketahui keberadaannya." Masalah ini masih dalam tahap inventarisis," terangnya.
Mengenai masalah ini, apa langkah BPKAD Dompu kedepan ?
Lanjut Muhammad ST, BPKAD sebagai pengelola saja. Jadi pengguna utama aset itu yakni masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kami BPKAD hanya mencatat dari beberapa laporan para OPD pengguna barang (aset)," paparnya.
Tambah Muhammad ST, Bupati dan Wakil Bupati tentunya akan mengambil kebijakan yang tepat dan tegas untuk penertiban aset aset tersebut. "Mengenai aset berapa kendaraan roda empat dan dua yang belum jelas keberadaannya, akan kami telusuri. Akan tetapi berdasarkan laporan yang kami terima aset itu masih berada atau dipakai oleh pejabat lama alias belum dikembalikan," tandasnya.
Sebelumnya, Rakor ini dipimpin Bupati Dompu Kader Jaelani. Hadir juga Wakil Bupati Dompu H Syahrul Parsan ST, MT, Sekda Dompu H Moh Syai'un HAZ SH, M.Si, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Dompu dan para pihak lainnya. ADVERTORIAL