Komentar 
RDPU DPRD Dompu (dok: Topikbidom.com)
Dompu, Topikbidom.com - Forum Sahabat Perempuan dan Anak (SPA) Kabupaten Dompu yang didalamnya tergabung organisasi masyarakat sipil lembaga hukum, perlindungan anak, organisasi pemberdayaan perempuan, organisasi anak, mahasiswa dan organisasi lainnya, Rabu (7/6/2021) menyuarakan mengenai maraknya kasus bunuh diri, kekerasan dan masalah sosial lainnya terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Dompu.
 |
Kondisi ini, membuat SPA Dompu tidak tinggal diam untuk menuntut langkah konkrit pemerintah mewujudkan Dompu yang ramah bagi perempuan dan anak. "Kehadiran kami di kantor DPRD Dompu untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi sosial Dompu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDPU) bersama jajaran anggota DPRD Dompu," ungkap salah satu perwakilan SPA Dompu, Nursyamsiah SH yang juga Direktur Cahaya Bumi Fondation Dompu, saat RDPU di ruang rapat kantor DPRD Dompu.
Ia juga menyebut, Kabupaten Dompu memiliki jumlah penduduk 255.569 jiwa. Berdasarkan data terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Dompu dibeberapa tahun terakhir selalu menempati urutan atas.
"Masalah kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 sebanyak 176 kasus. 22 kasus tahun 2020. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak 95 kasus tahun 2018. 68 kasus tahun 2019 dan 76 kasus tahun 2020," bebernya.
Selain itu, juga angka perceraian di Kabupaten Dompu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data perceraian menyebut bahwa ada 681 perkara tahun 2018. 203 perkara tahun 2019 dan 528 perkara tahun 2020.
"Pada tahun 2019 jumlah kasus bunuh diri di Kabupaten Dompu meningkat. Buktinya, dalam waktu 3 bulan dari Januari - Maret terjadi 9 kasus yang sebagian besarnya korbannya masih usia anak yang terjadi di Kecamatan Hu'u dan tahun ini kasusnya masih saja terjadi," paparnya.
Menurutnya, berangkat dari dinamika ini tentu menempatkan anak dalam lingkungan keluarga dan sosial yang buruk bagi pembentukan karakter anak. Padahal seluruh anak merupakan Generasi penentu masa depan Bumi Nggahi Pahu.
Sepatutnya, semua bergerak mengutamakan kepentingan yang tebaik bagi Anak patut dikhayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan umat manusia, terutama Pemerintah Kabupaten Dompu dengan menetapkan kebijakan untuk bagaimana permasalahan tersebut teratasi.
Misalnya, dengan diadakannya UPTD PPA dengan system kerja terintegrasi Sekret Forum Anak, Beasiswa anak tidak mampu (putus) sekolah, Pengadaan Bantuan Sosial, Pelayanan Adminduk dan Kesehatan untuk anak dalam kondis darurat, memasifkan sosialisasi pola asuh yang baik bagi anak kepada orang tua, pembentukan dan pemberdayaan sanggar sebagai pusat kegiatan anak di desa yang sumber anggarannya dan APBD, Anggaran Desa dan CSR perusahaan setempat. "Inilah yang mesti harus dilakukan untuk mengantisipasi kembali timbulnya masalah masalah sosial di Dompu," terangnya.
Berangkat dari hal ini, pihaknya pun menyampaikan beberapa tuntutan yakni permasalahan perempuan dan anak sudah begitu kompleks sehingga dibutuhkan langkah konkrit. Adanya sanggar forum mediasi di tingkat desa untuk kepentingan anak dan penyelesaian masalah keluarga.
Segera terbentuk UPTD PPA yang fungsinya sebagai rumah aman sementara dan tempat Assessment (konsultasi) psikologi perempuan dan anak dengan sistem kerja (Tim AVENGER) yang mana seluruh OPD dari Dinsos, Dikes, Dikpora. Dukcapil, LPA YBC dan lainya dengan leading sektor DP3A terintegrasi.
Kebijakan anggaran terkait Anak khususnya anak dalam kondisi darurat di masing-masing OPD ditingkatkan lagi dan mendorong Dana Desa pro Anak. Berharap PT. STM melalui CSRnya bisa membangun sanggar desa terutama di kecamatan hu'u dan pajo dan kemudian membiayai kegiatan anak-anak di Sanggar. Adanya Surat Edaran (imbauan) dari Bupat terkait pembebasan biaya visum di rumah sakit (Puskesmas) dan Segera diadakan Sekret (ruangan) Forum Anak Dompu.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun, menyampaikan apresiasinya atas aspirasi yang disampaikan Forum Sahabat Perempuan dan Anak (SPA) Kabupaten Dompu."RDPU tadi, adalah bagian dari langkah tindak lanjut kami selaku wakil rakyat," ujar Ir. Muttakun, saat diwawancarai usai RDPU di kantor DPRD Dompu.
Ir. Muttakun menyebut, RDPU tadi juga dihadiri para pimpinan OPD lingkup Pemkab Dompu. Pada kesempatan ini, pihaknya meminta semua pihak termasuk para OPD untuk ikut bergerak guna mengantisipasi agar kasus sosial khususnya bunuh diri tidak kembali terjadi di Kabupaten Dompu. "Penanganan masalah ini harus ada peran semua pihak termasuk para OPD," terangnya.
Lanjut Ir. Muttakun, penanganan masalah ini pun tidak hanya mampu ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Dompu. Akan tetapi, juga perlu melibatkan jajaran OPD lainnya. "Perlu juga membentuk tim khusus (gabungan) untuk menangani masalah ini," jelasnya.
Ir. Muttakun juga menyebut, kasus sosial khususnya masalah bunuh diri kerap terjadi di wilayah Kabupaten Dompu. Bahkan para korbannya pun rata rata perempuan dan anak. "Ini yang mesti kita sadari. Semoga saja kedepan kita semua mampu bergerak untuk mengantisipasi agar masalah kasus sosial tidak kembali terjadi di Dompu," tuturnya.
Sambung Ir. Muttakun, pihaknya selaku DPRD Dompu akan terus mengawal kinerja para OPD dalam menindaklanjuti masalah masalah kasus sosial. "Kita lihat saja seperti apa perkembangan penanganannya. Mari kita sama sama kawal," tandasnya.
Sebelumnya, pada rapat RDPU yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun bersama beberapa orang anggota Komisi I, II dan II DPRD Dompu, juga dihadiri Kepala DP3A Dompu, Perwakilan Dikes Dompu, Kepala Dinas Dikpora Dompu, Dukcapil Dompu, Kepala Dinas Sosial Dompu, Perwakilan PT STM, Perwakilan Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM), Perwakilan Lembaga Perlindungan Anak Dompu, Perwakilan Forum Anak Dompu, Perwakilan Yayasan Bina Cempe,Perwakilan Relawan Sahabat Anak, Perwakilan Yayasan We Save Dompu dan pihak lainnya. RUL