Komentar Aktivis Dompu, Rosihan Gibran SH (ist/Topikbidom.com)
Dompu, Topikbidom.com - Aktivis Kabupaten Dompu, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri penggunaan anggaran Negara sebesar Rp 3,7 Miliar yang sebelumnya diperuntukan untuk biaya ganti rugi lahan milik warga yang terkena dampak genangan air (lahan pending) DAM Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, beberapa tahun lalu. Ia menduga, adanya kejanggalan terhadap data luas lahan dampak genangan air DAM tersebut.
"APH perlu melakukan penyelidikan awal, apakah benar semua anggaran RP 3.700.000.000 dari BWS Tahun 2016 itu benar benar terpakai untuk mengganti rugi lahan pending seluas 55,5 hektar itu melalui Pemda Dompu," ungkap Rosihan Gibran SH, salah seorang aktivis Kabupaten Dompu, pada wartawan Topikbidom.com, Kamis (25/11/2021).
Kata Rosihan, tidak hanya soal anggaran itu, APH juga harus menggali lebih dalam apakah jumlah luas lahan dampak genangan air dam tanju itu, benar benar seluas 55,5 Hektar atas tidak. "Jangan sampai data jumlah luas lahan itu, diduga dimanipulasi oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab," katanya.
Selain itu lanjut Rosihan, apakah lahan yang diganti rugi tersebut mengantongi sertifikat. Jangan sampai, lahan yang diganti rugi itu dibayar tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan atas lahan. "Ini juga yang perlu dipertanyakan," bebernya.
Tambah Rosihan, Ia juga berharap kepada APH agar melakukan penyelidikan mengenai anggaran biaya ganti rugi atau pembebasan lahan yang mulai Tahun 2014 sampai Tahun 2019 yang bersumber dari dana APBD Pemda Dompu. "Semoga saja item item ini segera ditelusuri oleh APH," terangnya.
Sementara itu, pihak Pemda Dompu dalam hal ini bidang Tatapem Setda setempat, yang didatangi wartawan Topikbidom.com, guna untuk dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, tidak berhasil ditemui. "Pak Kabag tidak ada di ruangan. Beliau sedang keluar," tutur salah satu pegawai di Pemda Dompu. RUL