Komentar Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar A.Md, Par (kanan), saat dikonfirmasi wartawan Topikbidom.com di halaman kantor DPRD Dompu
Dompu, Topikbidom.com - Laju peningkatan dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Dompu, tidak hanya menjadi titik fokus pemerintah daerah. Tapi, juga mendapat perhatian serius dari DPRD Dompu.
Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar A.Md Par, mengatakan dunia pendidikan di tahun 2022 diharapkan lebih baik di tahun sebelumnya. Hal ini, mengingat dalam waktu dekat pemerintah sesuai dengan reformasi birokrasi, berencana terus meningkatkan mutu (reformasi birokrasi) pendidikan.
"Pemerintah memastikan menempatkan orang orang sesuai dengan kemampuan dalam dunia pendidikan," ujar Andi Bachtiar A.Md Par, saat dikonfirmasi wartawan di halaman kantor DPRD Dompu, Senin (3/1/2022).
Ia menyebut, kemarin ada juga aksi solidaritas para guru SMA dan SMK terkait adanya guru yang menjadi korban penganiayaan. Ini harus menjadi perhatian bersama agar para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dompu maupun Ikatan Guru Indonesia (IGI) Dompu, guna memberikan bantuan hukum terhadap guru korban kekerasan.
"Tujuannya, agar tidak hilang fungsi pendidikan yang diberikan oleh guru. Kalau guru dibiarkan berjuang sendiri menempuh proses hukum, maka organisasi itu (guru) tidak ada artinya," ungkapnya.
Lanjut Andi Bachtiar A.Md Par, mengenai mutu pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitas guru, tentunya harus dilaksanakan melalui Diklat dan kegiatan lainnya dengan ketersediaan anggaran.
"Semoga pendemi COVID-19 ini bisa segera usai baik seiring dengan laporan progres kegiatan vaksin yang sudah lebih dari 80 persen. Mudah mudahan daerah Dompu mendapat reward (penghargaan) dari pemerintah pusat sehingga pemerintahan berjalan dengan baik khususnya dalam dunia pendidikan," jelasnya.
Menurut Andi Bachtiar A.Md Par, guru-guru sebagai pilar yang menentukan maju dan mundurnya pendidikan diharapkan mampu ditempatkan oleh pemerintahan AKJ-SYAH (Bupati Dompu Kader Jaelani dan Wakil Bupati Dompu H Syahrul Parsan ST MT) sesuai dengan latar belakang dan kemampuan masing-masing. "Inilah yang mesti menjadi perhatian bersama," katanya.
Diakui Andi Bachtiar A.Md Par, sejauh ini keluhan (aspirasi) dalam dunia pendidikan yang diterima DPRD Dompu, itu kaitan dengan tenaga honorer yang sampai hari ini belum mendapatkan porsi yang seimbang jerih payah mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan nilai penghargaan untuk mereka.
"Kemarin yang hanya mampu diakomodir lewat SK Honda hanya sebanyak 700 orang dari sekian ribu jumlah mereka (guru). Ini menjadi PR bersama memastikan bahwa guru-guru yang berkompeten tidak hanya dilihat dari aspek berapa lama mereka mengabdi. Tapi juga harus lebih melihat kompetensi yang dimiliki guru. Jika guru memiliki kemampuan lebih, kenapa tidak diprioritaskan," paparnya.
Tambah Andi Bachtiar A.Md Par, keluhan seputar dunia pendidikan, juga mengenai kesejahteraan para guru-guru honorer. Langkah DPRD, tentunya harus dicarikan formula yang tidak berbenturan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
"Jangan sampai DPRD ini menjanjikan sesuatu yang tidak memiliki landasan hukum. Terutama janji-janji hampa DPRD ingin meningkatkan kesejahteraan guru tanpa melihat regulasi dan kemampuan anggaran daerah," terangnya.
Sambung Andi Bachtiar A.Md Par, membahas mengenai, ini tentu harus duduk bersama semua pihak khususnya pemerintah, memastikan sumber-sumber pendanaan dan regulasi yang mengatur tentang dibolehkan atau tidak untuk membayar gaji honorer dalam jumlah tertentu.
"Hal ini mengingat (berdasarkan) PP 49 tahun 2018 tentang P3K, diharapkan semua daerah di seluruh Indonesia paling lama akhir Desember (akhir tahun 2023) sudah tidak lagi menerima tenaga honorer, tapi semua harus lewat proses P3K," tandasnya. (*)