Komentar |
| Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar A.Md, Par (kanan), saat diwawancara wartawan (kiri) |
Dompu, Topikbidom.com - Reaksi penolakan terhadap PT Sumbawa Timur Mining (STM) oleh pemuda yang yang menamakan diri Masyarakat Tolak Tambang (MTT) dan Lembaga Advokasi Pembangunan dan Informasi (LAPI) Dompu, disikapi secara serius oleh DPRD Dompu.
"Wajar masyarakat bereaksi seperti itu terhadap PT STM. Apalagi menyangkut kepentingan dan hak masyarakat," ujar Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar A.Md, Par, saat di konfirmasi wartawan Topikbidom.com, melalui panggilan WhatsApp-nya, Rabu (23/2/2022).
Ia menyebut, perusahaan tambang itu (PT. STM, red) mestinya segera menyikapi secara serius terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat. Selain itu, juga harus membuka diri terhadap masyarakat yang tentunya mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. "Ini yang mestinya disadari oleh PT. STM," katanya.
Termasuk, mengenai pengrekrutan tenaga kerja. Mestinya, PT STM melakukan sosialisasi secara intens yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Dompu. "Jika hal ini dilakukan tentu akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi," jelasnya.
Diakui Andi Bachtiar, DPRD pernah 2 kali melayangkan surat kepada PT STM, agar hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kantor DPRD. Tapi, mereka tidak hadir dengan alasan karena terkendala oleh masalah Covid-19 dan lainnya.
Padahal, tujuan dengan hadirnya PT. STM dalam RDPU tentunya mampu menjawab apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat. "Dulu kami pernah bertemu dan hearing dengan PT STM. Tapi jawaban PT STM, datar-datar saja dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat," terangnya.
Apa langkah DPRD untuk membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat mengenai PT STM?
Ia menjelaskan, tentunya memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan PT. STM dalam RDPU. "Tapi pertanyaannya, mau nggak PT STM hadir di DPRD," katanya.
Tambah Andi Bachtiar, munculnya masalah-masalah kaitan dengan PT. STM, salah satunya karena komunikasi yang tersumbat, sehingga masyarakat sangat sulit untuk bertemu dan berkomunikasi dengan perusahaan tambang setempat.
"Tapi kalau PT STM benar-benar membuka diri, tentunya akan mampu menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat. Tapi, masyarakat juga harus pahami terhadap sistem dan manajamen PT STM," tandasnya. RUL