Komentar |
| Para Petani di Kabupaten Dompu, saat melakukan unjukrasa |
Dompu, Topikbidom.com - Ratusan petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Dompu, Senin (28/3/2022) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Pemda Dompu. Unjukrasa ini dilakukan, menuntut harga jual gabah (padi) sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) yakni Rp. 4 ribu lebih.
Perwakilan massa aksi Gapoktan Dompu, Ahmad alias Son Marhaen, mengatakan, hari ini adalah aksi unjukrasa yang kesekian kalinya mengenai anjloknya harga Gabah di Kabupaten Dompu. Kata dia, saat ini harga gabah masih dibawah HPP.
"Inilah alasan kenapa kami kembali melakukan aksi demo," ungkap Son Marhaen, saat melakukan orasi di halaman kantor Pemda Dompu.
Kata Son, aksi ini pun dilakukan dengan beberapa tuntutan yakni meminta kepada Bupati dan Ketua DPRD Dompu, agar mengintervensi kenaikan harga gabah sesuai dengan HPP gabah.
Meminta kepada Pemda Dompu, untuk menyerap gabah petani. Meminta kepada Bupati dan Ketua DPRD agar menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
"Kami juga meminta agar menyetop memasukan beras dari wilayah daerah lain ke daerah Dompu. Meminta kepada Pemda Dompu dan jajaran terkait termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk duduk bersama petani dalam menyelesaikan persoalan harga gabah yang tidak sesuai HPP," jelasnya.
Kata Son, berbagai langkah dan penanganan dilakukan Pemda dan DPRD Dompu. Termasuk, melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bulog Bima di Dompu. Namun, sayangnya sampai saat ini faktanya harga gabah tidak sesuai dengan HPP.
"Apa yang dilakukan Pemda dan DPRD sampai saat ini tidak mampu meningkatkan harga gabah sesuai ketentuan yang ada (HPP,red)," terangnya.
Hal itu, terbukti sampai saat ini perusahaan mitra Bulog membeli gabah petani di Kabupaten Dompu, dengan harga dibawah HPP. "Mana janji pemerintah dan DPRD yang katanya mampu meningkatkan harga gabah sesuai HPP," herannya.
Son menyebut, para petani di Kabupaten Dompu, sampai saat ini merasa rugi. Padahal, mereka sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk membiayai masa tanam dan panen padi (gabah).
"Kenapa pemerintah dan wakil rakyat tidak mampu mewujudkan keinginan para petani padi. Padahal, padi merupakan salah satu program prioritas Pemda Dompu yang tertuang dalam Jara Pasaka," katanya.
Berangkat dari kondisi ini, Son mewakili seluruh Gapoktan di Dompu, meminta agar Pemda dan DPRD Dompu segera menyikapi permasalahan ini secara serius. "Kami bersama para Petani akan tetap menuntut keadilan sampai harga Gabah sesuai dengan HPP," tandasnya. RUL