Komentar |
| Pemda, DPRD dan Pihak Bulog, saat memberikan keterangan persnya usai Rakor (dok: Topikbidom.com) |
Dompu, Topikbidom.com - Keluhan masyarakat (Petani) Dompu, mengenai anjloknya (turunnya) harga Gabah Tahun 2022, terus disikapi serius Pemda dan DPRD Dompu.
Keseriusan ini, pun dibuktikan dengan berbagai langkah penanganan. Salah satunya, melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama DPRD Dompu, Bulog cabang Bima, Forkopimda Dompu dan sejumlah perusahaan mitra Bulog cabang Bima di Dompu.
Rakor yang berlangsung di ruang rapat kantor Pemda Dompu, ini dipimpin Bupati Dompu Kader Jaelani bersama Wakil Bupati Dompu, H Syahrul Parsan ST, MT. Hadir juga, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar A.Md Par bersama anggota DPRD Dompu Muhammad Subahan SE, Muhammad Ihsan S.Sos, Adi Rahmat dan Ir. Muttakun.
Selain itu, juga hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Dompu yakni Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat S.IK, Dandim 1614/Dompu diwakili Pasiter dan Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta undangan lainnya.
Bupati Dompu Kader Jaelani mengatakan, tadi sudah dilaksanakan Rakor yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait. "Kami melakukan rapat koordinasi sebagai bentuk menindaklanjuti aspirasi dan keresahan petani mengenai turunnya harga Gabah," ujarnya, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di halaman kantor Pemda Dompu, usai Rakor.
Kata Bupati, ada beberapa poin kesimpulan yang lahir dalam rakor yakni Bulog sesegera mungkin siap menyerap gabah petani di Dompu, sesuai dengan harga standar (Harga Pokok Penjualan/HPP).
Memberikan kebebasan kepada perusahaan di luar daerah, untuk membeli gabah dan beras di Kabupaten Dompu, agar penyerapan gabah dan beras bisa maksimal. Pemerintah juga akan melakukan operasi pasar.
"Kami pemerintah daerah juga bersurat ke Badan Ketahanan Pangan Pusat (Jakarta). Surat ini, besok akan saya antarkan langsung ke sana," jelasnya.
Disela waktu, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar A.Md, Par, mengatakan dalam urusan harga, tentu akan berlaku hukum pasar. Ia menyebut, salah satu yang mempengaruhi permintaan pasar dari sekian idikator, yakni sejak adanya kebijakan dari Kementerian Sosial, tidak lagi memberlakukan penyaluran bantuan dalam bentuk beras, maka permintaan beras menjadi rendah.
"Inilah salah satu penyebabnya. Jadi kita perlu sampaikan kepada Kementerian bahwa bantuan dalam bentuk beras masih dibutuhkan di Kabupaten Dompu," jelasnya.
Selain itu, semua tentunya memiliki ekspektasi yang sama bahwa Bulog bisa berperan lebih dalam menyerap gabah. "Kita semua sudah sama-sama mendengar bahwa Bulog sudah mendapatkan LC (Letter Of credit,red). Artinya, Bulog sudah punya uang untuk membeli Gabah," terangnya.
Lanjut Andi, hal ini tentu saja Bulog memiliki standar untuk membeli Gabah. Artinya, harus ada keseimbangan supaya tidak memberikan harapan hampa kepada petani. "Para petani juga harus bisa memastikan kualitas Gabah yang dijual," katanya.
Menurutnya, jika Bulog melakukan penyerapan gabah sesuai dengan harga yang diharapkan petani tanpa melihat standar (kualitas) gabah, itu tidak mungkin.
"Maka itu, ini perlu diperhatikan oleh para petani (memastikan gabah yang dijual berkualitas agar harganya sesuai dengan yang diharapkan. Maka itu, hal ini harus kita sosialisasi ke tingkat petani," katanya lagi.
Selain itu tambah Andi, pemerintah juga harus tetap melakukan operasi pasar, guna memastikan tidak ada pemain dalam urusan pembelian gabah. "Kalau ada kejanggalan (pembelian gabah diluar dari kewajaran), pemerintah harus bertindak. Inilah yang harus menjadi tugas bersama," tuturnya.
Disela waktu, Ketua Komisi II DPRD Dompu Muhammad Subhan SE, mengatakan pihaknya selaku wakil rakyat sudah menyampaikan semua aspirasi masyarakat (petani) mengenai harga gabah. "Tadi dalam Rakor sudah semua kami sampaikan," katanya.
Hasilnya, ada beberapa poin penting yang tentunya menjadi angin segar (kabar baik) untuk para petani di Kabupaten Dompu. "Alhamdulillah, Bulog siap menyerap gabah petani sesuai dengan harga standar (HPP) berdasarkan kualitas gabah," jelasnya.
Diakui Subahan, dari awal DPRD sudah melakukan berbagai langkah termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bulog, guna memastikan jalan keluar untuk menjawab keresahan para petani. "Ini bentuk keseriusan kami memperjuangkan aspirasi masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Pimpinan Cabang (Pinca) Perum Bulog Bima, Wilya Fatayani, membenarkan mulai besok Bulog siap menyerap Gabah sesuai dengan HPP.
"Rabu (16/3/2022) kami akan mulai menyerap gabah. Mengenai harganya memang sesuai dengan HPP, tapi itu tergantung dari kriteria (kualitas) Gabah," jelasnya.
Ia menjelaskan, Sesuai Permendag nomor 24 tahun 2020 bahwa, untuk gabah kering panen (GKP) ditingkat petani diserap sebesar Rp4.200 per-Kilo. Ditingkat penggilingan sebesar Rp4.250 per-Kilo. Sementara gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan diserap Rp5.250 per-Kilo dan di gudang Bulog sebesar Rp5.300 per-Kilo. "Itulah standar harga gabah yang kami serap," paparnya.
Disinggung, apa penyebab sehingga kemarin Bulog belum bisa menyerap Gabah di Dompu?
Kata Wilya, itu terkendala oleh ketersediaan anggaran di Bulog. Ditambah stok Gabah dan Beras di Gudang menumpuk. Selama ini, Bulog mengandalkan dana pinjaman di Bank untuk menyerap Gabah. "Inilah kendala yang kami alami," terangnya. ADV