Aktivis Dompu, Deden (Trias Malarangee) |
Dompu, Topikbidom.com - Perayaan Festival Tambora untuk mengenang 207 tragedi meletusnya gunung Tambora, terus menuai kritikan dari sejumlah pihak. Beragam kritikan, terus diarahkan sejumlah pihak demi mewujudkan pembenahan untuk kemajuan pelaksanaan acara tersebut.
Kali ini, kritikan terhadap Festival Tambora, kembali muncul dipermukaan dan diungkapkan oleh salah satu Aktivis Kabupaten Dompu, yang sampai saat ini tetap turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai persoalan dan lainnya. Aktivis yang memiliki darah kelahiran Kelurahan Monta, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ini bernama Deden yang memiliki nama akun Facebook Trias Malarangee.
Baca juga:Festival Tambora 2022 "Diwarnai Keluhan"
Pada wartawan Topikbidom.com, Deden mengarahkan kritikannya terhadap Pusat Pusat dan Provinsi NTB. Ia mengungkapkan, pemerintah harus benar-benar serius dalam melakukan desain dan perencanaan terhadap kegiatan perayaan Festival Tambora yang dilaksanakan setiap tahun.
Baca juga:Ketua DPRD Dompu Kritik Panitia Festival Tambora 2022
Sampai saat ini, perayaan itu masih menuai banyaknya keluhan dari masyarakat (pengunjung) yang tentunya mengeluhkan minimnya sarana dan fasilitas di lokasi acara. "Sekiranya ada kekurangan dan harapan pada Festival Tambora. Segera dibenahi agar tahun depan acaranya bisa dilaksanakan secara maksimal," ungkap aktivis Dompu, Deden, Selasa (7/6/2022).
Ia pun, mengungkap berdasarkan analisa entah salah atau benar karena ini menyangkut kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan skala nasional, bahkan mendunia. "Saya yakin Kementerian Kehutanan telah menitipkan anggaran kegiatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB melalui Geopark Tambora Balai Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT)," katanya.
Baca juga:Irwansyah: Sudah saatnya Festival Tambora Dilaksanakan Serentak di Desa-desa Kecamatan Pekat
Lanjut Deden, dalam rangka pelaksanaan Festival Tambora tahun depan Pemda Dompu, segera berkoordinasi secara intens dan lebih awal dengan Pemerintah Provinsi NTB. "Baik itu, mengenai kebijakan anggaran, aturan main proses kegiatan dan lain-lain," jelasnya.
Langkan ini, guna mengantisipasi beban APBD tahun depan guna menindaklanjuti keluhan masyarakat (para pengunjung) mengenai minimnya Jaringan Telekomunikasi, MCK, Bor air dan akses jalan di lokasi acara Festival Tambora. "Ini yang mestinya diprioritaskan," terangnya.
Kata Deden, Kabupaten Dompu terkesan dianak tiri-kan di mata Pemerintah Pusat dak Provinsi NTB, termasuk oleh Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi NTB serta lainnya.
"Jangan paksa tubuh anggaran daerah kami menampung beban yang cukup besar. Seolah opini yang dibangun ketika berbicara kekurangan pada pelaksanaan Festival Tambora, seolah-olah menjadi titik kelemahan Pemda Dompu," bebernya.
Menurut Deden, festival Tambora yang konon katanya mendunia hari ini diakhir massa pandemi Covid-19, itu wajar banyak kekurangannya kalau itu murni ditunjuk daerah.
"Kalau saya coba otak atik cara berpikir saya, saya mempertanyakan terutama akses jalan yang paling dekat dengan pusat adalah Gubernur NTB. Kami mohon jangan diam diri dalam menangkis soal kelemahan dalam Festival Tambora (Dunia Menyapa Tambora/DMT)," terangnya.
Lebih jauh, Deden meminta Gubernur NTB segera melakukan evaluasi beberapa anggaran di Balai Taman Nasional Gunung Tambora dan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Pariwisata. Mengenai, pelaksanaan festival Tambora tahun depan agar dibahas lebih dini dengan daerah (Pemda Dompu).
"Kaitan ini, perlu juga melibatkan rekan-rekan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para Media dalam rangka sukseskan kegiatan yang mendunia itu (festival Tambora)," katanya lagi.
Deden menduga, Kabupaten Dompu terkesan hanya sebatas dijadikan ladang bisnis para Investor dan para pemegang tender luar provinsi dalam bentuk program apapun dalam lokasi sekitar Gunung Tambora.
"Buktinya Uma Lengge, Jalur Pendakian, Jembatan, Penghijauan, Mobil Damkar, Papan Informasi, Gali Plung, pengeboran air, RHL, perlengkapan alat Geopark dan pengadaan alat tangkap madu, saya menduga semuanya bersumber dari anggaran di jalur BTN dan KPH," tandasnya. RUL