Komentar |
| Foto Ilustrasi Ilegal Logging |
Mataram, Topikbidom.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, mengeluarkan surat perintah untuk seluruh jajaran Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) di seluruh wilayah NTB. Surat perintah yang sifatnya sangat segera ini, bentuk tindak lanjut dan langkah kongkrit LHK NTB untuk menangani masalah Ilegal logging.
Berdasarkan informasi dihimpun media ini, surat yang dikeluarkan LHK NTB sejak tanggal 24 Januari 2023 dan ditembuskan kepada Gubernur NTB, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Kejati NTB dan Dirjen Penegakan Hukum LHK Kementerian LHK di Jakarta, ini berbunyi sehubungan dengan diamankannya sejumlah kendaraan pengangkut kayu rimba campuran maupun kayu sonokeling di luar wilayah NTB, diminta perhatian dan ketegasan seluruh jajaran BKPH.
"Agar setiap BKPH melakukan konsolidasi untuk menggiatkan patroli gabungan yang melibatkan unsur-unsur BKPH terdekat, Satgas P3H dari unsur TNI dan Polri dalam operasi di dalam kawasan Hutan. Masing-masing BKPH agar berkoordinasi BKPH koordinator serta satgas P3H dari unsur TNI dan Polri untuk merevitalisasi pelaksanaan pos pengamanan terpadu," ungkap Kepala Dinas LHK NTB Julmansyah S.Hut M.AP, dikutip dari bunyi surat yang dikeluarkan LHK NTB.
Masih mengutip surat perintah LHK NTB, menyebut merevitalisasi pelaksanaan pos pengamanan terpadu dilakukan di tempat-tempat yakni BKPH MDM dan BKPH MRW di Bima, koordinator KKPH MDM. BKPH Topo Pajo Soromandi di depan Markas Kodim 1614/Dompu. BKPH Tambora di resort Pengelolaan Hutan Kempo, koordinator KKPH Tambora. BKPH Ampang Riwo di perbatasan Kabupaten Dompu dan Sumbawa, koordinator KKPH Ampang Riwo. BKPH Ampang Plampang di depan kantor BKPH Ampang Plampang, koordinator KKPH Ampang Plampang. BKPH Batulanteh, BKPH Ropang, BPKH Orong teluh dan BKPH Brang Beh di depan kantor BPKH Batulanteh, koordinator KKPH Batulanteh.
BPKH Puncak Ngengas Brang Rhea di depan kantor BKPH BRPN, koordinator KKPH Puncak Ngengas Brang Rhea. BKPH Rinjani Timur di pelabuhan Kayangan dan RPH Pringgabaya, dan koordinator KKPH Rinjani Timur. BKPH Pelangan Tastura di pertigaan kopang, Mareje Sekotong Timur dan Pelabuhan Gili Mas dan Pos Serumbung Lembar, koordinator KKPH pelangan tastura.
BKPH Rinjani Barat dan Balai Tahura Nuraksa, agar mengutamakan patroli rutin di dalam kawasan hutan serta bersiaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membackup kegiatan penegakan Hukum oleh PPNS Dinas LHK maupun Pos Gakkum Balai PPH LHK Jabalnusra Mataram. BKPH Sejorong Mataiyang, agar mengutamakan mengutamakan patroli rutin di dalam kawasan hutan serta bersiaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membackup kegiatan penegakan Hukum oleh PPNS Dinas LHK maupun kegiatan BKPH Puncak Ngengas Brang Rhea.
"Jika ada kayu dan alat angkut dalam pulau beredar dan tidak menyertakan berita acara verifikasi asal usul kayu dengan tandatangan dan cap basah 3 unsur Satgas P3H (BKPH, TNI dan Polri) agar langsung diamankan diserahkan ke penyidik Polres setempat," jelasnya.
Masih mengutip surat perintah LHK NTB, dokumen asal usul kayu tetap mempedomani Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Lahan, Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu hasil budidaya dari lahan milik sebagaimana tertuang dalam SE Gubernur NTB nomor: 520/980/PHKSDAE-DISLHK/2020 tentang peredaran hasil hutan kayu sebagai prasyarat yang menyertai SATS-DN atau Nota angkutan yang diterbitkan Pengusaha.
"Masing-masing BKPH agar menyediakan Wasganis, tenaga ahli dan meningkatkan sinergi dengan penyidik Polri setempat untuk mempercepat penanganan kasus-kasus tindak pidana kehutanan di wilayah kerja masing-masing. Penyidik, Saksi Ahli dan Tenaga Wasganis dari Dinas LHK NTB hanya akan ditugaskan dalam kasus dan situasi tertentu," terangnya. RUL