Komentar 
Aksi demo (unjuk rasa) PKL Kecamatan Manggelewa
Dompu, Topikbidom.com - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Kamis (30/3/2023) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Pemda Dompu. Aksi ini, dalam rangka menyampaikan aspirasi dan tuntutan tidak terima terhadap aktivitas dan keberadaan pedagang yang menjual barang dagangan dengan memasang harga serba Rp.35 ribu di Kecamatan Manggelewa.
Massa aksi yang didominasi ibu-ibu ini, menyampaikan beberapa tuntutan yakni meminta kepada DPRD dan Pemda Dompu, segera memberikan penegasan dan masukan kepada pedagang yang menjual barang dagangannya dengan harga serba Rp.35 ribu di Kecamatan Manggelewa.
"Inilah tuntutan kami PKL di Kecamatan Manggelewa. Para pedagang itu sudah merusak harga jual dan merugikan pedagang lainnya. Kami minta segera cabut ijin pedagang yang memasang harga jual barang dagangannya serba Rp.35 ribu," ungkap Koordinator Lapangan (Korlap), Itong Setiawan, di kantor DPRD dan Pemda Dompu.
Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta anggota DPRD Dompu, segera berkoordinasi dengan pihak Pemda Dompu supaya mengeluarkan Surat edaran, yang berisikan bahwa para pedagang serba Rp.35 ribu, agar tidak lagi berjualan di wilayah Kabupaten Dompu, lebih khususnya di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
"Jujur saja, semenjak hadirnya para pedagang serba 35 Ribu itu sangat berdampak dengan penghasilan para pedagang lain di pasar Manggelewa," bebernya.
Disela waktu, anggota DPRD Dompu, Muhammad Ikhsan S.Sos, mengatakan pihaknya akan merespon dengan membuat rekomendasi untuk ditujukan kepada Pemda Dompu dengan menyarankan agar Pemda mengeluarkan tata tertib perdagangan.
"Kami tetap akomodir apapun aspirasi masyarakat. Kaitan hal ini, kami akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah mengenai langkah apa saja yang akan diambil sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," jelasnya, saat menerima kehadiran massa aksi di kantor DPRD Dompu.
Sementara itu, Bupati Dompu H Kader Jaelani, mengatakan pemerintah tetap mengakomodir apapun bentuk aspirasi masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
"Kami akan segera melakukan rapat koordinasi guna membahas jalan keluar apa yang harus ditempuh guna mengatasi masalah ini," terang Bupati, saat menerima kehadiran massa aksi di kantor Pemda Dompu. RUL