Komentar 
IMM cabang Dompu, saat melakukan aksi demo
Dompu, Topikbidom.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Dompu, Senin (22/5/2023) melakukan aksi unjukrasa (demo) di kantor DPRD dan Pemda Dompu. Selain mengkritik kinerja pemerintah, massa aksi IMM juga menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi.
 |
Perwakilan massa aksi IMM cabang Dompu, mengatakan perjalanan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari terlaksananya program kerja sesuai janji politik yang digaungkan kepada masyarakat. Ia menyebut, dalam kehidupan demokrasi pemimpin dalam suatu pemerintahan adalah pengabdi.
"Dia (pemimpin) harus melayani masyarakat dengan baik, utamanya menjalankan janji-janji politik yang tertuang dalam program kerja," ungkapnya melalui selebaran berisi pernyataan sikap IMM yang dibagikan kepada pengguna jalan dan lainnya.
Ia menyebut, dua tahun silam, telah terpilih AKJ-SYAH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu dengan program unggulan Jara Pasaka. Hal ini, menjadi ketertarikan masyarakat untuk memilihnya. Namun, perjalanan kepemimpinan yang telah memasuki 5 semester tidak memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat.
"Kehadiran Jara Pasaka hanyalah sebuah wacana. Hal ini menunjukkan kegagalan AKJ-SYAH Pemerintah Dompu yang tidak sesuai dengan semangat semboyan Nggahi Rawi Pahu," bebernya.
Lanjut Dia, indikator kegagalan itu, tidak ada satu pun dari program Jara Pasaka yang kongkrit terlaksana. Misalnya, janji pengembangan komoditas Jagung, Porang, Padi, Sapi dan Ikan. Dari lima komoditas itu, sama sekali tidak mendapat perhatian serius. Khususnya, Padi saja menjadi hal dilematis petani lantaran harganya flutatif. Begitu juga Porang yang sampai sekarang jauh dari ekspektasi.
"Data yang kami serap setidaknya Rp 1 Miliar anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah Dompu dalam melakukan uji coba untuk tanaman porang. Namun keberlanjutan dari uji coba itu tidak ada kejelasan. Program Porang ini membuang anggaran karena dari awal seharusnya ada kajian kesesuaian lahan, luas lahan, analisis SWOT dan lain-lain. Program ini tidak memiliki kekuatan riset ilmiah, maka kegagalannya akan semakin potensial," ungkapnya lagi.
Tambah Dia, petani banyak mengeluhkan dengan ketersediaan dan obat obatan yang mahal dan tidak mudah terjangkau. Distribusi pupuk masih tersendat sana sini (kelangkaan) akibat dari permainan para mafia pupuk. Belum lagi, bicara soal agribisnis desa, dari 3 pengering (Mbawi, Woja dan Kilo) padi yang diproyeksikan untuk produksi beras lokal, proyek itu tidak berjalan dengan baik dan hanya membuang anggaran sebesar Rp. 1 Miliar lebih.
Produk beras lokal, sampai sekarang tidak menunjukkan beredar luas di pasar Lokal dan hanya membuang anggaran. "Salah satunya pengering padi yang dikatakan sebagai penunjang misi lumbung pangan di Desa Mbawi tidak beroperasi sebagaimana mestinya," bebernya lagi.
Sambung Dia, program 1000 UMKM sebagai penunjang perekonomian rakyat tidak terlaksana. Menurut mereka, mestinya pemerintah membangun perencanaan berbasis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), suatu kawasan terintegrasi pendukung pasar bagi para UMKM.
Misalnya, pengembangan pariwisata agar banyaknya wisatawan sebagai konsumen. Lagi lagi, pemerintah tidak mendapat kepercayaan pemerintah pusat, ajang perlombaan yang dicanangkan akan hadirnya langsung dari Sandiaga Uno (Menparekraf) gagal. "AKJ-SYAH gagal untuk bisa mengembangkan Dompu," katanya.
Ia, kembali menyebut program sanitasi air bersih, turut serta menjadi program tidak terjamah dengan baik, bahkan mangkrak. Masih banyak desa yang mengalami kesusahan mendapatkan air bersih.
Belum lagi, bicara soal 1 desa 1 ambulance yang benar-benar nyata hanya sebagai bualan pemerintah.
Selanjutnya, E-government, E-budgeting, E-Kinerja yang dinilai hanya mimpi. Jangankan untuk membangun hal yang demikian, website daerah baru-baru ini terawat karena di Dinas Kominfo sendiri, hanya ada satu orang programmer yang baru masuk beberapa bulan dan itu pun tanpa kontrak yang jelas.
Sebagai daerah yang punya sumber daya alam yang ingin dikelola berupa tambang dan mineral. Mestinya, program pendidikan vokasi telah terlaksana. Namun, sayangnya hal itu belum juga ada realisasinya.
Begitu juga, pembangunan gedung sanggilo dibawah kendali dinas perikanan dan kelautan menjadi pertanyaan apakah pelimpahan aset kepada Dinas Sosial yang mengambil bagian BLK itu ada. Nyatanya, sudah berapa banyak pelatihan yang menunjang keahlian masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan terlaksana. "Begitu juga dengan angka kemiskinan masih 12,6 persen menjadi tolak ukur penting bahwa pemerintah tidak begitu memperhatikan masyarakat," terangnya.
Mirisnya, di tahun 2021 sebesar Rp. 72 Miliar, negara mengalami kerugian yang terbagi ke semua Dinas (hasil audit BPK). Daerah harus mengembalikan kerugian tersebut. "Sudahkah pemerintah mengembalikan ditengah kesusahan rakyat Pemda bermain main dengan anggaran. Dugaan kami anggaran itu lenyap," katanya.
Ini tuntutan dan aspirasi IMM cabang Dompu?
Lebih jauh, IMM cabang Dompu meminta untuk segera menjalankan program sesuai janji dengan masyarakat. Kembalikan kerugian Negara Rp. 72 Miliar. Stabilkan harga-harga kebutuhan pertanian mulai dari hulur ke hilir. Menjamin ketersediaan pupuk bagi seluruh Petani. Berikan ketersediaan air bersih bagi desa - desa yang membutuhkan.
Berikan jaminan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Buka lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi masyarakat utamanya masuk PT. STM yaitu dengan memberi modal pendidikan vokasi. Wujudkan pemerintahan yang terintegrasi dengan smart-government. Berikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang ingin membangun UMKM. Membuat kawasan ekonomi khusus di wilayah Satonda untuk kebangkitan ekonomi.
"Hentikan praktek KKN di lingkaran pemerintah dan segera perbaiki program-program yang membuang anggaran (mangkrak)," tandasnya. RUL