Komentar |
| Focus Group Discussion (FGD) |
Dompu, Topikbidom.com - Dalam menyambut berbagai tahapan dan proses Pemilihan Umum Serentak (Pemilu) tahun 2024, Aparat Kepolisian terus menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan sukses. Berbagai langkah, pun dilakukan. Salah satunya, intens melakukan sosialisasi dan kegiatan lainnya.
Hal ini, seperti yang dilakukan Polda NTB melalui Satuan Intelkam di aula Pandopo Pemda Dompu, Selasa (23/5/2023). Dilokasi ini, mereka (Polda NTB) melakukan sosialisasi dan dialog mengenai langkah kongkrit ciptakan keamanan dalam pesta demokrasi tersebut.
Kegiatan bertema Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi Polres Dompu bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dompu, ini dihadiri Wakil Bupati Dompu H Sahrul Pasran ST, MT., Ketua KPU Dompu Drs. Arifuddin dan unsur SKPD dan OPD terkait serta undangan lainnya.
 |
| Direktur Intelkam Polda NTB Kombes Pol. Hendro Kusmayadi, S.I.K., MH |
Direktur Intelkam Polda NTB Kombes Pol. Hendro Kusmayadi, S.I.K., MH., memaparkan beberapa hal penting yang bisa dijadikan bekal dalam rangka suksesi Pemilu Serentak 2024 mendatang. Tidak hanya itu, Ia juga mengingatkan pentingnya sense of crisis dalam menghadapi ancaman yang timbul nanti saat pesta demokrasi lima tahunan itu berlangsung.
"Tantangan yang bakal dihadapi oleh semua pihak berkaitan pemilu mencakup antara lain seputar Hoax dan Media Sosial, Hate Speech black Black Campaign yang berpotensi memicu ketegangan," ungkap Hendro, melalui penyampaian materinya pada FGD tersebut.
Ia, pun menyebut, pentingnya wawasan dan komitmen kebangsaan, dimana dimaknai sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.
"Komitmen kebangsaan, bertujuan agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika," paparnya.
Lanjut Hendro, resapi maksud empat konsensus dasar Negara, dimana Bhinneka Tunggal Ika yang berarti manusia penghuni rumah, yang berbeda suku dan beretnis, agama dan budaya. Begitu, juga dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa diartikan sebagai Pondasi Bangunan, Rumah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Rumah Bangsa Indonesia) dan yang terakhir UUD tahun 1945 (Fungsi Ruangan Beserta Alat Kelengkapan Rumah).
Selain itu, juga harus pahami karakteristik bangsa Indonesia, dimana masyarakat Indonesia adalah beragam, terdiri dari berbagai macam adat, suku, budaya dan agama. Sementara, masyarakat majemuk yaitu masyarakat majemuk menunjukan bahwa keberagaman yang lebih dari satu itu memang berbeda-beda, bermacam-macam, bahkan tidak disamakan.
"Sedangkan, masyarakat Multikultural yaitu masyarakat majemuk menunjukan makna adanya keragaman dan kesediaan masyarakat untuk menerima keragaman, kesatuan budaya, etnik, gender, bahasa maupun agama," jelasnya.
Tambah Hendro, semua harus siap-siap hadapi tantangan bangsa saat ini karena pemahaman dan penghayatan terhadap Empat Konsensus Dasar Bangsa masih rendah, termasuk Rasa memiliki terhadap bangsa dan negara masih lemah, juga sebagian generasi muda cenderung terpengaruh gaya hidup hedonisme, individualistik, dan lainnya. "Hal ini perlu untuk diterjemahkan secara mendalam, sehingga ada pembelaan terhadap negara belum optimal," terangnya.
Lantas apa tantangan bangsa kedepan?
Hendro, juga menyebut Hoax dan Media Sosial, Hate Speech muncul dalam Demokrasi Indonesia. Begitu, pula terkait Intoleransi, sebar permusuhan berupa info Hoax dan meme yang dapat memicu konflik, Radikalisme pro kekerasan. penyebaran paham radikal melalui propaganda, pesan teror bernuansa radikal, rekrutmen pok teroris secara online.
“Medsos (media sosial) lebih rawan dibandingkan dengan media konservatif," bebernya.
Maka itu sambung Hendro, pentingnya merawat Kebhinekaan, dimana persatuan Indonesia sudah Final, Jaga Kerukunan hidup berbangsa dan bernegara serta internalisasi sebagai konsensus bangsa Indonesia, sehingga harapannya bangsa tidak ingin menghadapi konflik SARA seperti konflik antar SUKU, konflik antar agama, konflik antar golongan agama dan konflik lainnya terjadi.
“Kita harus meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan horizontal yang terjadi kedepan, terlebih dalam pesta demokrasi Pemilu 2024, karena gesekan dapat menjadi Trigger terjadinya konflik yang berujung Chaos,” ungkapnya lagi.
Tidak hanya itu, masyarakat juga punya peran penting dalam menjaga kamtibmas, dimana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dlm usaha pertahanan dam keamanan. Dimana, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sebab, masalah kamtibmas bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi tanggung jawab semua pihak, baik Apkam, Pemerintah dan masyarakat secara terpadu, mengupayakan kondisi Kamtibmas Kondusif.
"Masyarakat perlu proaktif dalam pembinaan Kamtibmas dan mampu mengingatkan warga yang lain untuk jalani kehidupan dengan tertib dan disiplin. Termasuk masyarakat wajib melaporkan kepada Polri Bila mengetahui adanya gangguan Kamtibmas,” paparnya lagi.
Diakhir penyampaian, Hendro pun mengingatkan agar jangan lagi ada yang bermain-main dengan isu SARA, khususnya bila digunakan untuk kepentingan tertentu yang menguntungkan segelintir orang saja. Karena, pengalaman-pengalaman terdahulu, isu SARA mudah berkembang menjadi masalah besar yang membutuhkan waktu, usaha dan biaya yang tidak sedikit untuk pemulihan.
“Masyarakat harus peduli terhadap lingkungannya, seperti tamu wajib lapor, peredaran narkoba atau miras, berikan bantuan pertolongan kepada warga lainnya,” tandasnya. RUL