Komentar |
| Sekda Dompu Gatot Gunawan Perantauan Putra SKM M.Mkes |
Dompu, Topikbidom.com - Aksi unjuk rasa (demo) dan blokade jalan yang dilakukan tenaga Honorer tamatan SMAN dan SMKN, terkait persoalan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dompu Tahun 2023, Rabu (12/10/2023) kemarin, direspon serius oleh Pemda Dompu.
Hal itu, dibuktikan usai mendapat informasi adanya aspirasi dan tuntutan honorer Dompu, Bupati Dompu H Kader Jaelani, langsung bergerak berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di pusat (pemerintah pusat).
"Iya Bupati tetap berjuang selamatkan nasib honorer SMA sederajat itu," ungkap Sekda Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra SKM, M.Kes, melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/10/2023) malam kemarin.
BACA JUGA: Soal Tes PPPK, Pemda Dompu Dituding Abaikan Nasib Honorer
BACA JUGA: Soal Tes PPPK, Honorer Dompu Boikot Jalan, Kapolres Turun Tangan
Meski demikian kata Sekda, semua putusan tetap kembali di pusat, dalam hal ini Kemenpan dengan revisi undangan undang tentang ASN tahun 2023.
Ia, pun menjelaskan di pasal yang tertuang dalam undang-undang itu, diatur penataan Honorer memiliki peraturan pemerintah sebagai turunannya untuk mengakomodir terhadap Honorer tersebut. "Perlu diketahui, Honorer adalah masalah Nasional dan bukan hanya di Dompu," jelasnya.
Pemda berharap, mudah mudahan peraturan pemerintah bisa menjawab tuntutan honorer itu, bisa diangkat sebagai PNS atau PPPK.
Lalu, kenapa di Kabupaten Dompu, honorer tamatan SMAN dan SMKN tidak ada peluang untuk mengikuti tes PPPK Tahun 2023, sementara di daerah lain seperti Kota Bima dan Kabupaten Bima, ada?
Sekda menjelaskan di Kota Bima, itu hanya buka tenaga teknis untuk formasi Pemadam Kebakaran (3 orang karena yang punya sertifikasi tentang pemadam kebakaran dan Tenaga penyuluh pertanian (2 orang SMK Pertanian). Sedangkan, di Kabupaten Bima teknis untuk pemadam kebakaran dan BPBD. "Itu berdasarkan hasil koordinasi saya dengan pihak BKD dan PSDM Kota Bima dan Kabupaten Bima," tandasnya. RUL