Komentar |
| Honorer lingkup Pemkab Dompu, saat melakukan aksi unjuk rasa (demo) |
Dompu, Topikbidom.com - Honorer tamatan SMAN dan SMKN lingkup Pemkab Dompu, menuding pemerintah daerah mengabaikan nasib Honorer lingkup Pemkab Dompu.
Tudingan ini, menyusul tidak adanya formasi tes untuk tamatan SMAN dan SMKN, guna mengikuti Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) Dompu.
"Kenapa kami honorer yang bukan sarjana diabaikan, padahal di daerah lain membuka ruang tes PPPK untuk tamatan SMAN dan SMKN," ungkap salah seorang Honorer Pemda Dompu (anggota Sat Pol PP), Kaharudin alias Niko, yang saat itu ikut juga melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Dompu dan Pemda Dompu, Rabu (11/10/2023).
 |
Niko yang juga sudah mengabdi puluhan tahun sebagai Honorer lingkup Pemkab Dompu, ini menilai Bupati Dompu, Wakil Bupati Dompu dan Sekda Dompu, tidak punya perasaan terhadap para honorer tamatan SMAN dan SMKN.
"Jangan buat kami seperti ini, kami sudah puluhan tahu mengabdi sebagai Honorer," jelasnya.
Maka itu, lanjut Niko melalui aksi ini pihaknya meminta kepada pemerintah daerah, agar segera berkoordinasi dengan pusat guna membuka ruang untuk honorer tamatan SMAN dan SMKN.
"Di daerah lain saja, ada ruang bagi Honorer tamatan SMAN dan SMKN ikuti tes PPPK," tegasnya.
 |
| Syamsudin SE alias Some |
Kondisi yang dialami Honorer lingkup Pemkab Dompu, ini juga mendapat respon dan rasa prihatin dari Syamsudin SE, alias Some. Selaku pemerhati Honorer yang juga pernah menyuarakan mengenai Honorer Katagori Dua Dompu, pada tahun tahun sebelumnya, Some menyayangkan sikap dan reaksi pemerintah pusat dan daerah.
Ia menyebut, pemerintah pusat kenapa membuka ruang tes PPPK untuk honorer yang mengabdi 2 selama tahun.
"Kebijakan pemerintah pusat ini sama halnya merugikan Honorer yang puluhan tahun sudah mengabdi akibat banyaknya honorer yang mengikuti tes itu, sementara mereka baru mengabdi 2 tahun," ungkap Syamsudin SE alias Some, pada media ini di halaman kantor Pemda Dompu.
Tidak hanya itu lanjut Some, mestinya Bupati Dompu harus berjuang dan tidak boleh mengabaikan nasib Honorer tamatan SMAN dan SMKN yang sudah puluhan tahun mengabdi.
"Mereka Honorer katagori dua yang sebelumnya sudah dipecat, bisa perjuangkan oleh Bupati Dompu. Bahkan ada banyak Honorer katagori dua yang lolos tes PPPK tahun lalu. Masa Honorer yang tamatan SMAN dan SMKN tidak bisa diperjuangkan," bebernya.
Intinya tambah Some, pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk mencari solusi terbaik, agar para honorer itu bisa mengikuti tes PPPK. "Pemerintah harus segera merespon," terangnya.
Pantauan langsung media ini, puluhan honorer lingkup Pemkab Dompu, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Dompu, guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan.
Dilokasi ini (kantor DPRD), massa aksi diterima langsung oleh beberapa anggota DPRD Dompu, khususnya Yatim dan Subahan SE. Mereka berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, guna membahas mengenai aspirasi dan tuntutan massa aksi.
Setelah mendapat tanggapan wakil rakyat, kemudian massa aksi bergerak menuju kantor Pemda Dompu, didampingi beberapa anggota DPRD Dompu, guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang sama. Dilokasi ini, massa aksi langsung Wakil Bupati Dompu, Sekda dan Kepala BKD dan PSDM Dompu.
Masih dalam pantauan media ini, terlihat di ruang Sekda Dompu, berlangsung pertemuan pemerintah daerah dan perwakilan massa aksi dari Honorer, guna membahas aspirasi dan tuntutan honorer. Sampai berita ini diunggah, pertemuan masih berlangsung. RUL