Komentar |
| Inilah sejumlah masyarakat Kabupaten Dompu, yang memberikan kritikan pedas terhadap Pemda Dompu (dokumentasi Topikbidom.com) |
Dompu, Topikbidom.com - Peran dan tugas Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu, menuai kritikan dari kalangan masyarakat di Kabupaten Dompu. Salah satunya, mengenai kondisi daerah dan Masyarakat Bumi Nggahi Rawi Pahu.
Rosihan Gibran SH, warga Kabupaten Dompu, kondisi daerah dan masyarakat di Kabupaten Dompu, sangat memperihatinkan."Kita bisa mengamati dan menilai sendiri bagaimana kondisi daerah dan masyarakat, sampai hari ini," ungkapnya, Kamis (21/3/2024).
Lantas bagaimana menurut anda terhadap program Jara Pasaka yang dicanangkan pemerintah daerah?
Kata Rosihan yang juga berprofesi sebagai advokat ini, program itu terkesan gagal, salah satunya, di bidang pertanian. "Pemerintah hari ini tidak benar benar serius dalam memperhatikan petani. Hal ini saya katakan karena saya juga petani," jelasnya.
Lanjut Rosihan, begitu juga soal penataan pembangunan dan lainnya. "Kondisi penataan pembangunan di daerah ini terkesan semrawut," katanya.
Padahal, alokasi DAK Fisik beberapa tahun ini, mengalami peningkatan. Hanya saja, pembangunan yang dilaksanakan terkesan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
"Berbagai pembangunan itu terkesan dibawa semua ke wilayah Kecamatan Pekat, sementara pembangunan di wilayah lain terkesan diabaikan. Begitu juga pembangunan yang dibiayai dari APBD," bebernya.
Sambung Rosihan, kondisi ini tentunya memunculkan keraguan masyarakat terhadap pemerintah daerah, khususnya perannya dalam memperhatikan kondisi daerah dan masyarakat.
"Saya tidak mengatakan rezim ini (kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu,red) gagal. Tapi lebih mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya," jelasnya lagi.
Lebih jauh Rosihan menegaskan, dirinya tidak mau ikut campur urusan politik, atau lebih tepatnya komentarnya tidak ada muatan politik. Akan tetapi, lebih mempertanyakan kondisi daerah dan masyarakat, saat ini. "Kita berbicara fakta yang terjadi," terangnya lagi.
Disela waktu, Irham Durto SH, mengatakan peran pemerintah daerah dalam memperhatikan kondisi daerah dan masyarakat, masih jalan ditempat. Hal ini, dibuktikan program yang dicanangkan pemerintah terkesan, tidak menunjukan eksistensi kemajuan di Bumi Nggahi Rawi Pahu.
Kata Dia, berbicara program Jara Pasaka, itu lebih banyak melanjutkan program kepemimpinan sebelumnya. Bahkan, saat ini peran pemerintah dalam merealisasikan tugas dan tanggungjawabnya, terkesan tidak menunjukan kemajuan dan masih saja jalan ditempat.
"Berbicara jagung, itu adalah program kepemimpinan sebelumnya. Tapi kondisi bidang pertanian saat ini masih seperti itu saja dan tidak ada perubahan kemajuan," ungkapnya lagi.
Mestinya lanjut Irham, pemerintah lebih fokus memikirkan pengembangan dan kemajuan diberbagai bidang. Salah satunya, di bidang Perikanan dan Kelautan yang tentunya harus ada gerakan kemajuan yakni mampu menciptakan sebuah wadah (home industri) untuk mendongkrak nilai pendapatan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kalau APBD hanya difokuskan hanya untuk pengadaan pukat dan mesin ketinting, kapan bisa maju dunia perikanan dan kelautan. Harusnya pemerintah mampu mewujudkan sarana dan fasilitas besar untuk mengolah hasil laut agar memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi," katanya.
Tambah Irham, mestinya pemerintah daerah lebih memikirkan potensi diberbagai bidang. Bukan, sebaliknya hanya menjalankan tugas dan tanggungjawab tanpa ada kemajuan serta perubahan.
"Jangan sampai APBD digunakan tanpa perubahan dan hanya memikirkan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan saja. Mestinya ada gebrakan kemajuan, bukan malah jalan ditempat," paparnya.
Disela waktu juga, kritikan pedas juga disampaikan Aruji SH alias Hugo Chaves, warga Kabupaten Dompu. Pada media ini, Ia mengungkap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Dompu, dinilai gagal.
Tidak hanya soal, reformasi birokrasi, akan tetapi masalah air bersih masih menjadi persoalan yang sampai saat ini tidak mampu diatasi. "Inilah bukti nyata kalau kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, saat ini kami katakan gagal," ungkapnya.
Menurut Aruji yang juga berprofesi sebagai Advokat ini, Pemda Dompu memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, sayangnya pemerintah daerah tidak maksimal dalam menghidupkan peran PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
"Saya juga selaku masyarakat sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan kami saat ini hanya mengandalkan air hujan ketika memasuki musim hujan. Kemana pemerintah, ko sebaliknya hanya fokus melaksanakan proyek bor air yang tidak merata, sementara PDAM dibiarkan mati suri. Kenapa pemerintah membuang anggaran penyertaan modal kalau tidak percaya dengan keberadaan PDAM," katanya.
Begitu juga lanjut Aruji, kondisi daerah dan masyarakat saat ini, sangat memprihatinkan. Bahkan, realisasi APBD terkesan tidak pro terhadap rakyat.
"Pembangunan yang dilaksanakan terkesan hanya sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek saja, tanpa memikirkan seperti apa manfaat secara umum untuk masyarakat. Atau lebih tepatnya diduga hanya memikirkan keuntungan bagi kelompok dan lain lain," bebernya.
Tambah Aruji, kalau begini kondisi pemerintah daerah, jangan harap ada kemajuan untuk daerah dan masyarakat. "Kita coba sama sama pertanyakan apa sih kemajuan dialami daerah dan masyarakat saat ini. Kami sebagai masyarakat meragukan kinerja pemerintah daerah," tegasnya.
Sementara itu, Kabag Prokopim Setda Dompu, yang didatangi media ini di ruang kerjanya, guna untuk dikonfirmasi mengenai adanya kritikan dari masyarakat terhadap Pemda Dompu, tidak berhasil ditemui, lantaran saat didatangi bersangkutan sedang tidak berada diruang kerjanya. "Pak Kabag sedang tidak ada diruang kerjanya," terang salah satu pegawai di Pemda setempat. RUL