Komentar |
| Anggota DPRD Dompu, Yatim |
Dompu,
Topikbidom.com – Anggota DPRD Dompu, Yatim (Fraksi
Partai Demokrat), mulai mengarahkan titik fokus pengawasan terhadap capaian
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil penarikan retribusi
ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kabupaten Dompu.
Kata Dia, PAD yang dihasilkan
mencapai Ratusan Juta, bahkan lebih pertahun ini, perlu diperjelas realisasi
dan kemana anggaran ini. “Jangan sampai publik menilai anggaran sebesar ini
diduga dikorupsi,” ungkap Yatim, pada media ini, Selasa (19/3/2024).
Lanjut Yatim, PAD
ini tidak hanya bersumber dari retribusi lalu lintas ternak di masing-masing
palang di wilayah Kabupaten Dompu, tapi juga bersumber dari hasil penarikan
retribusi terhadap ratusan ekor sapi dan kerbau di wilayah Dompu yang dikirim
ke luar wilayah Dompu. “Nah, ini sudah jelas anggaran yang sangat besar yang
ditarik oleh Disnakkeswan dari para pemilik Sapi,” bebernya.
Berdasarkan informasi
yang diterima menyebut, retribusi ternak yang ditarik Disnakkeswan itu nilainya
mencapai Rp 75 ribu sampai Rp 100 lebih ribu per-ekor. Nilai ini, tentunya
sangat besar dan jika dikalikan dengan jumlah ekor sapi atau kerbau yang
dikirim ke luar wilayah Dompu, itu mencapai ratusan ekor melalui Tol Laut.
“Disnakkeswan harus
memperjelas kemana aliran dana ini, saya selaku anggota DPRD Dompu, akan segera
mengusulkan kepada pimpinan DPRD guna membahas masalah ini. Bila perlu meminta
agar masalah ini segera dilakukan rapat khusus,” jelasnya.
Tidak hanya itu, berdasarkan
informasi yang diterima oleh dirinya juga, ada anggaran yang sangat besar untuk
pengadaan ternak di Disnakkeswan Dompu. Namun, anggaran ini diduga dialihkan
untuk kepentingan program lain di dinas setempat. “Ingat, Disnakkeswan adalah salah
satu dinas penunjang program unggulan pemerintah dompu yakni Jara Pasaka. Jadi jangan
main – main dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab,” tegasnya.
Koordinator
Pengawasan Lalu Lintas Ternak Pos I Kecamatan Dompu Dijabat PPPK, Kinerja Kepala
Disnakkeswan Dompu Dipertanyakan?
Diakui Yatim, selama
ini dirinya banyak mendapatkan informasi tentang banyaknya persoalan di Disnakkeswan
Dompu. Salah Satunya, mengenai Pos Pengawasan Lalu Lintas Ternak Disnakkeswan
Dompu. Dimana, jabatan Koordinator Kecamatan Dompu, dijabat oleh Pegawai Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Setahu saya di dinas itu masih
banyak ASN yang tentunya berhak dan layak untuk menduduki jabatan itu, lantas
kenapa jabatan itu diberikan kepada PPPK,” herannya.
Ia, menduga adanya unsur
kesengajaan sehingga menempatkan yang bersangkutan itu (PPPK) untuk menduduki
jabatan tersebut. “Jangan sampai ini ada apa apanya. Sebab, jabatan itu adalah
penanggung jawab terhadap penarikan retribusi ternak. Kepala Disnakkeswan
jangan main main dengan persoalan ini,” tegasnya.
Berangkat dari
persoalan ini tambah Yatim, diminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan
Inspektorat, agar serius dan benar-benar teliti dalam mengaudit kemana aliran
dana PAD Retribusi ternak yang mencapai Ratusan juta, bahkan lebih
pertahunnya. “Jangan sampai anggaran sebesar ini diduga dikorupsi,” terangya.
Sementara itu,
sampai berita ini diunggah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Disnakkeswan) Dompu, tidak berhasil dikonfirmasi terkait persoalan ini. Didatangi
di kantornya yang bersangkutan sedang tidak berada di ruang kerjanya. “Pak
Kadis sedang tidak berada di ruangannya pak wartawan,” terang salah salah
seorang pegawai Disnakkeswan Dompu. RUL